Siang itu, matahari bersinar terik menembus jendela kaca sebuah gedung perkantoran megah di kawasan pusat bisnis. Fulan, seorang profesional, tengah mendampingi atasannya—seorang figur senior dengan jabatan prestisius—dalam sebuah kunjungan ke lokasi klien penting. Ketegangan menjelang pertemuan strategis masih terasa mengudara; dokumen-dokumen telah disiapkan, presentasi telah disimulasikan berulang kali, dan setiap data krusial telah dihafal di luar kepala.
Namun, di tengah penantian yang mendebarkan di ruang lobi eksklusif tersebut, sebuah dinamika interpersonal yang ganjil mulai tergelar. Sang atasan, yang duduk bersandar nyaman di sofa kulit, tiba-tiba menoleh ke arah Fulan. Dengan nada yang terlampau datar namun menyiratkan otoritas absolut yang tak terbantahkan, ia berkata, “Fulan, tolong tanyakan ke resepsionis, apakah mereka punya tisu?”
Permintaan tersebut, pada pandangan pertama, tampak sangat banal. Namun konteks fisiknya berbicara lain: sang atasan berdiri atau duduk dalam radius yang jauh lebih dekat dengan meja resepsionis dibandingkan dengan posisi Fulan. Tidak ada urgensi fisik, kecacatan, atau kesibukan yang menghalanginya untuk melangkah sendiri. Ironi tersebut tidak berhenti di situ. Selang sepuluh menit kemudian, saat sang atasan hendak membuka laptop, ia kembali memberikan instruksi, “Fulan, tolong colokkan kabel charger saya ke stopkontak.” Padahal, stopkontak tersebut persis berada di bawah kursi sang atasan. Serangkaian permintaan trivial ini terus berlanjut, membentuk sebuah pola instruksi yang menempatkan Fulan bukan sebagai mitra diskusi intelektual, melainkan sebagai asisten pribadi atau pesuruh eksklusif.
Menariknya, di ruang tunggu yang sama, duduk pula seorang Vice President dari perusahaan klien yang tengah menanti tamu lain. Gestur pemimpin yang satu ini menampilkan kontras yang tajam dan mencerahkan. Ketika pulpen Montblanc-nya terjatuh hingga menggelinding ke sudut ruangan, ia tidak serta merta memerintahkan staf pendampingnya yang berdiri di dekat sana. Dengan sigap, ia beranjak, memungut pulpennya sendiri, dan saat ia merasa haus, ia berjalan sendiri menuju dispenser pantry kecil di sudut lobi, menuangkan air ke dalam gelasnya, sembari menawarkannya dengan sopan kepada stafnya. Sebuah tindakan mandiri yang diselesaikan dalam hitungan detik, tanpa hirarki, tanpa birokrasi, dan tanpa demonstrasi kekuasaan.
Bagi Fulan, pemandangan kontradiktif di depan matanya menyingkap sebuah realitas tak kasat mata. Rentetan instruksi remeh dari atasannya bukanlah sekadar soal kemalasan fisik, apalagi soal tisu dan stopkontak. Peristiwa itu adalah manifestasi dari sisa-sisa feodalisme di dunia kerja modern. Sebuah demonstrasi kekuasaan mikro (micro-power assertion) di mana hierarki struktural tidak lagi berfungsi sebagai instrumen koordinasi operasional yang efektif, melainkan bertransformasi menjadi panggung untuk melayani ego dan kenyamanan personal sang pemegang otoritas.
Untuk dapat memahami fenomena di atas dengan kerangka berpikir yang lebih tajam, kita perlu membawanya ke dalam diskursus psikologi organisasi dan perilaku korporasi (organizational behavior). Interaksi mikro seperti yang dialami Fulan sering kali berlindung di balik dalih “menghormati atasan” atau “budaya kerja”. Namun, dalam literatur ilmiah, perilaku semacam ini dapat diidentifikasi sebagai embrio dari apa yang disebut sebagai kepemimpinan beracun (toxic leadership) atau bentuk ringan dari supervisi yang menindas (abusive supervision).
Tepper (2000), dalam studinya yang monumental mengenai Abusive Supervision, mendefinisikannya sebagai persepsi bawahan sejauh mana atasan mereka secara berkelanjutan menampilkan perilaku non-fisik yang bermusuhan atau merendahkan martabat (hostile behaviors). Meskipun menyuruh mengambilkan tisu tidak melibatkan caci maki atau kekerasan verbal, repetisi dari instruksi-instruksi trivial yang secara sistematis menegaskan inferioritas bawahan adalah bentuk agresi pasif. Ia mengkomunikasikan pesan subliminal yang sangat kuat: “Waktu dan energi saya jauh lebih berharga daripada waktu dan energi Anda, bahkan untuk urusan-urusan dasar kemanusiaan saya sendiri.”
Lebih jauh, fenomena ini dapat dijelaskan dengan sangat baik melalui kerangka Teori Dimensi Budaya yang digagas oleh Geert Hofstede (1980), khususnya pada dimensi Power Distance Index (PDI) atau Indeks Jarak Kekuasaan. Dalam masyarakat atau budaya organisasi dengan PDI yang tinggi—yang sayangnya masih banyak dipraktikkan di negara-negara berkembang dan korporasi konvensional—ketidaksetaraan kekuasaan tidak hanya diterima, tetapi juga diharapkan dan dinormalisasi. Dalam ekosistem seperti ini, atasan memandang diri mereka memiliki privilese eksistensial (existential privilege) yang membebaskan mereka dari tugas-tugas menial. Bawahan direduksi fungsinya menjadi sekadar instrumen pelaksana (ekstensi dari tubuh sang atasan) ketimbang entitas otonom yang dihargai kapasitas intelektualnya.
Dampak psikologis dari kepemimpinan feodal semacam ini sangat nyata. Hochschild (1983) dalam teorinya mengenai Emotional Labor (Kerja Emosional) menyoroti bagaimana bawahan harus menekan rasa frustrasi dan harga diri mereka untuk menampilkan kepatuhan yang tersenyum saat menerima perintah-perintah merendahkan tersebut. Beban emosional yang terakumulasi ini menghasilkan apa yang dalam ilmu neurosains kognitif disebut sebagai cognitive depletion (penipisan kognitif). Energi mental Fulan yang seharusnya 100% terfokus pada perumusan strategi untuk memenangkan hati klien, secara perlahan terkuras hanya untuk menavigasi ego rapuh atasannya.
Implikasi dari gaya kepemimpinan feodal jauh melampaui rasa tidak nyaman sesaat yang dialami individu; ia merupakan ancaman sistemik terhadap kelangsungan inovasi dan mitigasi risiko organisasi. Konsep Psychological Safety (Keamanan Psikologis) yang dikembangkan oleh Profesor Amy Edmondson dari Harvard Business School (1999) memberikan lensa yang sangat jernih untuk membedah bahaya ini.
Edmondson mendefinisikan psychological safety sebagai keyakinan bersama yang dianut oleh anggota tim bahwa lingkungan mereka aman untuk mengambil risiko antarpribadi (interpersonal risk-taking). Dalam lingkungan yang aman secara psikologis, karyawan tidak takut untuk menyuarakan pendapat yang berbeda, melaporkan kesalahan, atau mengajukan ide-ide out-of-the-box tanpa ancaman dipermalukan atau diasingkan.
Ketika seorang atasan mendemonstrasikan otoritasnya melalui dominasi mikro—seperti menjadikan bawahan profesionalnya sebagai “pelayan”—ia sedang membangun budaya fear-based compliance (kepatuhan berbasis rasa takut) dan menjauhkan rasa aman. Jika Fulan dikondisikan untuk tidak memiliki otonomi dalam menolak atau mempertanyakan perintah-perintah remeh, lalu apakah kita bisa mengharapkan Fulan memiliki keberanian untuk menyela presentasi atasannya ketika ia menyadari ada data finansial klien yang diinterpretasikan secara fatal? Jawabannya tentu saja tidak. Otokrasi mikro membunuh speak-up culture.
Studi ekstensif yang dilakukan oleh Google melalui Project Aristotle (2012) menemukan bahwa dari ratusan variabel yang diteliti, psychological safety adalah faktor prediktor nomor satu—jauh melampaui tingkat kecerdasan kolektif atau senioritas anggota—dalam menentukan apakah sebuah tim akan menjadi tim yang berkinerja sangat tinggi (high-performing team) atau gagal. Pemimpin yang sibuk mengukuhkan hierarki melalui pelayanan-pelayanan kecil sedang mensabotase fondasi kesuksesan timnya sendiri.
Tindakan pimpinan dari perusahaan klien yang memungut pulpennya sendiri dan mengambil minumnya sendiri di ruang lobi bukanlah sebuah kebetulan perilaku, melainkan representasi dari pergeseran paradigma kepemimpinan modern. Ilmu manajemen kontemporer secara definitif telah meninggalkan model kepemimpinan otokratis (command-and-control) gaya revolusi industri awal.
Sebagai antitesis dari model feodal, muncul konsep Servant Leadership (Kepemimpinan yang Melayani) yang pertama kali diartikulasikan secara filosofis oleh Robert K. Greenleaf dalam esainya yang sangat berpengaruh, The Servant as Leader (1970). Greenleaf meradikalisasi konsep kepemimpinan dengan argumen bahwa pemimpin besar pada mulanya haruslah seorang pelayan. Motivasi utamanya adalah melayani, bukan menguasai. Otoritas yang ia miliki adalah sebuah konsekuensi logis dari dedikasinya untuk mengangkat martabat orang lain.
Lebih dari tiga dekade kemudian, konsep filosofis Greenleaf diuji secara ketat dalam riset-riset empiris. Liden et al. (2008) mengembangkan instrumen pengukuran multidimensional untuk Servant Leadership yang merangkum tujuh dimensi kunci, di antaranya: kepedulian terhadap penyembuhan emosional (emotional healing), menciptakan nilai bagi komunitas (creating value for the community), memberdayakan bawahan (empowering), serta secara aktif membantu bawahan untuk tumbuh dan sukses (helping subordinates grow and succeed).
Dalam kerangka Servant Leadership, pemimpin sejati menggunakan kekuasaan, privilege, dan posisinya di puncak hierarki bukan untuk menghindari pekerjaan-pekerjaan kotor atau remeh, melainkan bertindak sebagai snowplow (mobil penyapu salju). Mereka membersihkan rintangan, mengurus birokrasi yang memusingkan, dan bahkan mengambil alih beban-beban administratif agar tim mereka—para Fulan—dapat berlari secepat mungkin, berinovasi secara bebas, dan bersinar.
Pemimpin yang melayani (servant leader) mengerti sepenuhnya bahwa otonomi dan harga diri seorang profesional adalah aset yang tak ternilai. Meminta seorang analis atau manajer junior untuk melakukan tugas-tugas asisten rumah tangga di saat mereka seharusnya berkonsentrasi pada analisis strategis, bukan saja merupakan penghinaan personal, tetapi juga merupakan bentuk inefisiensi alokasi sumber daya perusahaan yang sangat konyol.
Memahami kepemimpinan tidak lengkap jika kita hanya bersandar pada teori manajemen tanpa menyelami akar filosofis dari konsepsi kekuasaan dan kemanusiaan. Dialektika mengenai kepemimpinan dan pelayanan telah membentang ribuan tahun dalam sejarah peradaban.
Filsuf Yunani kuno, Plato, dalam adikaryanya The Republic, mengonsepkan figur pemimpin ideal sebagai Philosopher King (Raja Filsuf). Bagi Plato, mereka yang pantas memegang tampuk kekuasaan justru adalah mereka yang paling enggan berkuasa. Kekuasaan dipandang bukan sebagai alat untuk memuaskan ambisi atau kenyamanan pribadi, melainkan sebagai sebuah beban moral yang amat berat, yang secara eksklusif ditujukan demi pencapaian the ultimate good (kebaikan tertinggi) bagi polis (negara/komunitas). Kekuasaan yang direduksi hanya untuk melayani privilese hedonis atasan—meski dalam wujud memerintah soal tisu—adalah bentuk kemerosotan (degenerasi) dari idealisme kepemimpinan.
Dari perspektif etika deontologis Immanuel Kant, melalui prinsip Categorical Imperative-nya, manusia dituntut untuk memperlakukan manusia lainnya tidak pernah hanya sebagai alat belaka (means to an end), melainkan senantiasa sebagai tujuan pada dirinya sendiri (ends in themselves). Ketika atasan Fulan menggunakan struktur hierarki untuk memperalat Fulan demi kenyamanan fisiknya semata, sang atasan secara etis telah gagal. Ia memandang Fulan sekadar sebagai perpanjangan tangannya (alat), bukan sebagai subjek rasional yang memiliki martabat independen.
Lebih tajam lagi, filsuf eksistensialis Prancis, Jean-Paul Sartre, menawarkan konsep Mauvaise Foi atau “Itikad Buruk” (Bad Faith). Dalam Being and Nothingness (1943), Sartre menceritakan tentang pelayan kafe yang bergerak terlalu kaku seperti sebuah mesin mekanis karena ia meyakini dirinya sepenuhnya hanyalah seorang pelayan. Dalam konteks kita, sang atasan di lobi tersebut sedang terperangkap dalam bad faith-nya sendiri. Ia begitu terobsesi memainkan “peran” sebagai seorang Boss, sehingga ia melepaskan aspek kemanusiaannya yang otentik. Ia lupa bahwa sebelum menjadi seorang Direktur atau VP, ia adalah seorang manusia biasa yang memiliki dua tangan dan sepasang kaki yang berfungsi baik. Dengan mendehumanisasi bawahannya sebagai objek pelayan, ia sesungguhnya sedang mendehumanisasi dirinya sendiri. Ia teraleniasi dari kodrat kebebasan rasionalnya demi menjaga ilusi superioritas palsu.
Oleh karena itu, kekuasaan sejati (true power) bukanlah sebuah dominasi aristokratis. Kekuasaan sejati sejatinya adalah sebuah stewardship—pendelegasian amanah, tanggung jawab kosmik untuk merawat, melindungi, dan melayani.
Kajian akademis dan filosofis di atas menuntut adanya transformasi radikal dalam tata kelola organisasi modern. Perusahaan tidak dapat sekadar berharap bahwa budaya feodal akan lenyap dengan sendirinya tanpa intervensi struktural yang disengaja.
Pertama, Redefinisi Sistem Metrik Kepemimpinan (KPI). Indikator Kinerja Utama bagi para pemimpin tidak boleh lagi hanya berpusat pada pencapaian target finansial atau metrik operasional (lagging indicators). Evaluasi menyeluruh seperti umpan balik 360 derajat (360-degree feedback) harus diinstitusionalisasikan dengan bobot yang signifikan. Pemimpin harus dinilai berdasarkan bagaimana kolega, subordinat, dan peers melihat kualitas empati, keadilan, dan kemauan mereka untuk turun tangan dalam pekerjaan tim. Kepemimpinan feodal berkembang biak dalam kegelapan; sistem evaluasi dua arah membawa cahaya akuntabilitas ke dalamnya.
Kedua, Menanamkan Kecerdasan Emosional (Emotional Intelligence). Mengutip karya seminal Daniel Goleman (1995), kepemimpinan yang efektif sangat bergantung pada self-awareness (kesadaran diri) dan empati. Program pengembangan kepemimpinan korporat harus bergeser dari sekadar pelatihan strategis menuju penguatan resiliensi emosional dan kesadaran diri. Pemimpin harus dilatih untuk secara sadar menyadari bias kekuasaan yang mereka miliki dan dampak mikropsikologis dari tindakan mereka terhadap bawahan.
Ketiga, Membangun Mikrokultur Egaliter melalui Keteladanan (Leading by Example). Transformasi budaya paling efektif dimulai dari puncak piramida. Jajaran C-Level dan eksekutif senior harus menjadi role model dari kemandirian dan kesederhanaan. Ketika CEO terlihat membuang sampahnya sendiri, membuat kopinya sendiri di pantry, dan mengambil kursi ekstra untuk karyawan magang di ruang rapat, tindakan-tindakan sunyi tersebut mengirimkan gelombang kejut budaya ke seluruh struktur organisasi. Mereka secara efektif mendekonstruksi aura feodal dan mendemonstrasikan bahwa tidak ada seorang pun di perusahaan yang terlalu besar untuk melayani, dan tidak ada tugas yang terlalu remeh untuk dilakukan secara mandiri.
Mekanisme kepemimpinan di abad ke-21 tidak seharusnya memiliki ruang bagi praktik-praktik feodal, sehalus apa pun kemasannya. Kepemimpinan mutlak harus diposisikan ulang sebagai instrumen pemberdayaan kolektif, bukan panggung pameran dominasi individu.
Insiden absurd yang dialami oleh Fulan di ruang tunggu klien adalah pengingat krusial yang mengkhawatirkan bahwa rantai feodalisme di tempat kerja tidak benar-benar lenyap; ia hanya bermutasi. Dari perbudakan fisik di era kolonial, ia berevolusi menjadi interaksi-interaksi mikro harian yang dibenarkan atas nama senioritas dan hierarki, namun secara perlahan dan pasti terus menggerogoti otonomi, motivasi, dan harga diri individu profesional. Kepemimpinan yang luhur harus segera dikembalikan pada akar hakikat aslinya: sebagai sebuah komitmen spiritual dan profesional yang tak tergoyahkan untuk melayani, membimbing, memfasilitasi, dan mengangkat harkat martabat orang-orang yang dipimpinnya.
Mari kita tinggalkan mentalitas feodalistik di masa lalu—di dalam buku-buku sejarah kelam, tempat di mana ia memang seharusnya bersemayam. Masa depan inovasi, resiliensi, dan keberlanjutan organisasi kita hari ini sangatlah bergantung pada kehadiran figur-figur pemimpin berjiwa besar. Pemimpin yang tidak merasa harga dirinya runtuh hanya karena beranjak untuk mengambil tisunya sendiri atau mencolokkan kabel charger-nya sendiri, sembari tanpa kenal lelah memastikan bahwa jalan terbentang luas, pikiran tetap jernih, dan martabat anggota timnya selalu terjaga saat mereka bersama-sama membangun mahakarya-mahakarya peradaban yang hebat.
Kredit Gambar Thumbnail: Foto oleh Unsplash - Menggambarkan kolaborasi dan kesetaraan dalam kepemimpinan modern.
]]>Bangsa ini diminta untuk menjaga kewarasan, di tengah masa di mana kita harus memikirkan nasib dapur setelah inflasi dan kenaikan komoditas pangan. Tapi, ya memang salah sendiri. Masyarakat sudra ini memang suka magang jadi Tuhan dan menjadi pawang moral bangsa. Mungkin karena di kehidupan nyata, kita ini tidak berdaya. Seperti anak - anak yang menyukai sosok superhero, karena perasaan dan pelarian dari situasi powerless. Jari dan pikiran liar menyatu, bukannya untuk mencari cara keluar dari jerat kemiskinan, tapi malah jadi hakim garis moral.
Hidup sudah tidak mudah, masih ditambah resah. Resah yang tak perlu pula. Selain memperbaiki situasi tingkat minat baca yang berada dalam level “miris”, stunting juga masih merupakan masalah besar di negara ini. Jangankan berbudaya baris, perut saja masih lapar. Jadi jangan meminta standar tinggi untuk masyarakat yang perut saja kosong. “Laper Bego, Kenyang Ngantuk”.
Waras itu susah didapatkan, terutama di pagi hari. Karena sebagai warga negara dunia ke tiga yang begitu mencintai gawai, pagi hari kita sudah tidak lagi diisi dengan sarapan berita bermutu, namun perkelahian daring yang tidak perlu. Disibukkan untuk membela idola, pemengaruh dan hal - hal yang sebenarnya memandang mereka hanya sebatas angka dan valuta saja. Penjaja kebahagiaan ini memang luar biasa.
Ketika sudah ingin waras, kemudian tersadar pula. Ternyata selain budaya berpakaian, seni dan teknologi, ternyata ada budaya lain yang kita benar - benar adopsi dan tiru. Namanya “Cancel Culture”. Puncak dari kewarasan memang sudah kabur oleh batas moralitas semu. Kita lebih rasial dari apa yang kita pikirkan, karena kita tak hanya menilai dari tampilan luar dan memberikan label, namun kita juga mengesampingkan pengadilan resmi, hak membela dan bersuara. Label - label itu kita goreng dan sematkan ke siapapun yang kita anggap perlu.
Waras itu serba mahal, karena kepercayaan kita terhadap apapun sudah otomatis dinegasikan. Sudah tahu rentan misinformasi, tapi mudah percaya. Terlalu sulit untuk percaya kebenaran, membuka pikiran untuk pandangan lain. Post truth bukan lagi post truth yang kita kenal dulu, dia kini sudah tersohor.
Henry Manampiring sudah menuliskan buku Filosofi Teras dengan baik, namun kita masih juga mengurusi hal yang di luar kendali. Energi masyarakat ini sebenarnya terbatas, tapi dihabiskan untuk hal yang benar - benar tidak diperlukan. Kita mencoba mencari eksistensi di publik, hanya karena traksi dan impresi semu.
Di rumah pun juga sulit untuk waras, ketika tuan rumah lebih memilih mengurusi keluarga daringnya lewat kolom - kolom komentar di media berbagi gambar, daripada memastikan si buah hati bebas rasa lapar - lapar edukasi dan nalar. Tanpa sadar, kita memulai regenerasi hakim moral dari rumah. Kita juga menolak bertanggung jawab atas kegagalan kita memenuhi hak eksplorasi anak, namun meminta mereka untuk memuaskan fantasi - fantasi hedonis kita. Kita membesarkan anak seperti menyiapkan ayam umtuk disabung.
Kredit Foto : Photo by Mahdi Bafande on Unsplash
]]>Pada analisa fundamental keuangan yang saya pelajari, setidaknya ada 3 langkah besar. Yang pertama; melakukan klasifikasi perusahaan berdasarkan pertumbuhan penjualan, kemudian melakukan pemeriksaan laporan keuangan, yang fokus terhadap beberapa hal-hal besar terkait kesehatan keuangan perusahaan tersebut dan yang terakhir barulah melakukan valuasi harga perusahaan tersebut, atau jika dipersingkat akan menjadi - menghitung harga wajar per lembar saham perusahaan tersebut.
Meski 3 langkah di atas terdengar sangat sederhana, namun yang terjadi tidaklah semudah itu. Bila kita tidak mengetahui, memahami cara perusahaan tersebut berbisnis, maka angka - angka yang kita hitung tadi, mungkin tak ada artinya. Terutama untuk perusahaan yang mungkin bukanlah perusahaan dagang / trading company. Perusahaan dagang-pun juga masing - masing mempunyai ciri khasnya tersendiri.
Melakukan analisa fundamental seperti ini, mengharuskan kita untuk menceburkan diri, menyelami dan memahami karakter perusahaan. Membuka dokumen - dokumen public expose, mencari tahu profil direksi, hingga mencari tahu batasan - batasan yang mungkin membuat perusahaan ini berbeda dengan yang lain. Menjalani kegiatan dan pemahaman ini, membuat kita semakin dekat dengan teori tekstual dari para begawan seperti Warren Buffet, Peter Lynch, dan lainnya.
Ilmu yang didapatkan, ternyata tak hanya bermanfaat di pasar modal saja, namun juga ketika kita ingin berinvestasi ke sektor riil, hal ini juga dapat diaplikasikan.
Saya pribadi tak menyangka akan tertarik pada hal berbau keuangan, masih segar diingatan, saya termasuk mahasiswa jurusan sistem informasi yang kerap mengeluh ketika mata kuliah Manajemen Keuangan berlangsung. Rasanya seperti mengalahkan diri sendiri dari masa lalu.
]]>Lokasinya sangat dekat dengan kampus lama Universitas Pamulang, atau bundaran Pamulang.
Selain kopi seduhan metode V60 nya sangat nikmat, tempatnya juga sangat cocok untuk bekerja, belajar atau sekadar santai membaca buku.
Tidak terlalu ramai, kecuali saat kampus sudah mulai berkegiatan luring.
]]>kuantum dalam kategori kata yang diperdagangkan kepada pendengar khotbah politik berfusi dengan teknologi. Selain kuantum, ada metaverse, NFT dan lebih membagongkan lagi masih digunakannya kata transformasi digital di berbagai forum yang berdekatan dengan BiYueMeN.
Demi meramaikan tren ini, berikut pidato politik saya, dengan pakem yang milenial dan sangat dekat dengan rakyat kelas menengah, baik yang ngehe maupun yang setengah ngehe :
Wahai pemilihku yang kucintai, Saya akan menyelesaikan masalah pangan dengan teknologi biomolekul yang didrive dengan dukungan para insinyur lokal yang handal, yang kita tahu akan segera pulang ke rumah kita, ke negara kita, saat negara kita ini sanggup, membayar mereka dengan kata - kata manis, janji puitis dan dana taktis.
Di sisi pendidikan tentunya kita paham bahwa saat ini, pendidikan offline yang terbelakang akan ditinggalkan, digantikan dengan virtual meeting dengan teknologi virtual reality dalam dunia metaverse. Bayangkan saja, guru tak lagi harus melihat warna kulit, karena di dunia metaverse, kita bisa jadi siapa saja. Mau jadi pohon, bisa! Mau jadi badut, bisa!
Dengan kekuatan nano teknologi, revolusi kuliner pun akan segera datang. Kini menikmati gudheg akan dapat dilakukan secara virtual. nano tech akan mengijinkan kita mengirimkan, tak hanya gambar, namun juga bau dan rasa.
…
GWS!
Kredit Foto : Photo by Andrew Joe George on Unsplash
]]>Sekelumit cuitan dan diskusi di trit yang dimulai oleh Frans di atas, saya dapat memahami keresahan Frans dan komunitas masyarakat yang begitu peduli pada data pribadi mereka. Tak jarang, banyak lelucon dilemparkan. Bahkan akun twitter @secgron juga sering mengkritisi hal serupa. Bagaimana tidak, mulai dari data penyedia jaminan sosial di negeri ini, data kepolisian, bisa jatuh ke tangan pihak - pihak peretas. Hal ini membuat diri bergidik, privasi mungkin omong kosong. Atau memang benar bahwa sindiran, data kependudukan kita memang open source ? Lucu.
Dalam twit ini, mas Teguh juga menyampaikan kualitas aplikasi yang dibuat oleh vendor pemerintahan. Apa yang dikatakan beliau memang benar, sejauh yang saya pribadi pahami dan lihat, vendor pemerintahan cenderung berkutat yang “itu - itu saja”. Sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Namun, selain vendor yang memang hanya berputar - putar itu, kesinambungan proyek memang jarang dipikirkan. Tak heran, sering ditemui aplikasi yang dikembangkan, tiba - tiba berubah total alias dibuat ulang di tahun anggaran berikutnya.
Entah ada kesamaan atau tidak di level nasional, tapi pada level pemerintah daerah, ketika anda menerima proyek yang sebelumnya dikerjakan oleh vendor lain, anda hanya menerima kode sumber, tanpa dokumentasi tambahan. Tidak ada dokumen desain, apalagi bicara - bicara soal OKR - OKR-an, north star goal dan sebagainya. Jangan mimpi dapat hal yang mendukung anda menyelesaikan proyek dengan baik dan tepat waktu. Hal ini saya rasa menyumbang sulitnya pengembangan aplikasi tersebut, ini belum kalau bicara anggaran. Biar bahasan warung kopi saja itu.
Mungkin Indonesia mulai membutuhkan sebuah organisasi yang dapat menjadi penentu arah dan tujuan proses transformasi digital, digitalisasi, penerapan goverment vor poin Ow (baca: 4.0) atau [insert another boomers jargon here]. Mencontoh apa yang dilakukan Singapura dengan HTX nya dan tentunya, sebaiknya dipimpin oleh seorang yang paham dengan e-goverment didukung orang - orang kompeten. Tak lupa, jangan sampai nasib petingginya seperti Dirut BeYueMeN, alias jabatan politis. Memang benar, kita punya Telkom, tapi Telkom bukanlah goverment software agency, sampai pemerintah memperlakukannya seperti itu. Saat ini, memang Telkom bersama Departemen Pendidikan berkolaborasi untuk mengembangkan produk Edtech dengan proyek “Wartek” nya, lebih detail dapat dilihat di sini. Wartek sendiri digawangi sesepuh teknologi yang sudah pernah mengembangkan produk - produk brilian di startup. Proyek yang menjanjikan. Kesinambungannya terjamin, asal proyek ini tak dibubarkan menteri atau presiden baru nanti. Atau dengan akrobat politik lain.
Namun Wartek saja tak cukup. Indonesia butuh sinergi dan integrasi yang terus berkesinambungan. Supaya selain tujuannya jelas dan dikerjakan secara lebih profesional, government 4.0 tak hanya jadi jargon politisi seperti Budiman saja. Pemerintah daerah tak perlu membuat sistem sendiri hanya untuk menghabiskan anggaran penunjukan langsung. Ujungnya selain kesinambungan, tentu saja menghemat uang rakyat. Soal kesinambungan ini bisa juga berdampak baik pada keamanan data, meski tak langsung berkaitan. Jika kesinambungan terjamin, vendor atau siapapun pengembang, dapat membagi konsentrasi ke keamanan, dan pekerjaan terkait keamanan ini juga berkesinambungan pula. Continuously tested baik secara kualitas maupun sisi keamanan.
Kredit Foto : Photo by Joel Durkee on Unsplash
]]>Jika bertandang langsung, lebih nikmat menyantap bakso lebih dulu.
Ada beberapa orang, termasuk saya sendiri, yang kurang begitu doyan es teler duriannya, entah karena rasa terlalu manis atau memang sudah terlalu tua untuk yang legit-legit. Saya lebih suka es alpukat (es pokat), rasanya lebih seimbang.
]]>Tidak akan merasakan sensasi hujan dan berkubang lumpur, sambil menjaga gawang :)
]]>Eh tapi bisa juga karena ada Sarjana Sastra. Tapi ….
]]>Namanya “Rumah Kopi Tapi Sapi”. Jualan makanan sapi asap dan pelbagai kopi.
Kopinya tidak terlalu spesial, tapi sapi asapnya enak.
]]>